BANTAENG, MELEKNEWS.ID — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bantaeng menggelar kegiatan Penguatan Kelembagaan yang menghadirkan mantan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), Pengawas TPS, serta staf sekretariat. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Kantor Bawaslu Bantaeng, Selasa (28/10/2025).
Ketua Bawaslu Bantaeng, Ningsih Purwanti, mengatakan pemilu dan pilkada serentak di Indonesia merupakan pesta demokrasi terbesar yang menuntut pengawasan kuat, independen, dan profesional. Di balik kemeriahan itu, kata Ningsih, terdapat struktur pengawasan berlapis dengan tanggung jawab yang kompleks, dari tingkat pusat hingga TPS.
“Struktur berjenjang ini menunjukkan betapa luas medan tugas pengawas pemilu untuk memastikan seluruh tahapan berjalan jujur, adil, dan sesuai aturan,” ujarnya. Namun, di balik sistem tersebut juga ada tantangan besar berupa beban kerja berat yang terus berubah seiring dinamika politik dan regulasi yang berkembang.
Menurut Ningsih, setiap tingkatan pengawas menghadapi tekanan yang berbeda. Panwaslu kecamatan kerap harus mengoordinasikan puluhan desa, sementara pengawas TPS berjibaku sejak pagi hingga malam untuk memastikan proses pemungutan suara berjalan lancar. “Ini bukan hanya soal kemampuan teknis, tapi juga ketahanan mental, integritas, dan solidaritas antar pengawas,” tambahnya.
Melalui kegiatan ini yang bertajuk “Dinamika Struktur dan Beban Kerja Pengawas Pemilu”, Bawaslu Bantaeng berupaya mengidentifikasi persoalan nyata di lapangan sekaligus merumuskan strategi agar pembagian tugas lebih proporsional. Selain itu, forum ini juga mendorong inovasi pengawasan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan situasi politik yang cepat berubah.
Menurutnya Penguatan kelembagaan Bawaslu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pengawas pemilu di Indonesia dan melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu dan pemilihan sebelumnya untuk memperbaiki strategi pengawasan ke depan pasca putusan MK.
Kegiatan ini diharapkan dapat melahirkan rekomendasi strategis untuk memperkuat kelembagaan Bawaslu, mulai dari aspek manajemen kerja hingga kesejahteraan personel. “Keberhasilan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh peserta dan penyelenggara pemilu, tapi juga oleh kualitas pengawasannya,” tegas Ningsih.
Sementara itu, Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Adnan Jamal, yang turut hadir, berharap forum tersebut menjadi wadah refleksi bagi para mantan pengawas. Ia meminta peserta menyampaikan pengalaman dan tantangan mereka selama bertugas agar dapat menjadi masukan bagi pembahasan Rancangan Undang-undang Pemilu dan Pemilihan di Komisi II DPR RI.
“Dinamika dan permasalahan di lapangan tentu hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah mengalaminya. Pikiran-pikiran kritis dari para mantan pengawas ini sangat berharga,” ujar Adnan.
Ia menegaskan, berbagai catatan dari forum di Bantaeng akan diteruskan ke Bawaslu Provinsi Sulsel dan menjadi bagian dari rekomendasi berjenjang untuk perbaikan sistem pengawasan pemilu ke depan.
Giat ini dihadiri tiga pimpinan Bawaslu Bantaeng serta menghadirkan, Pimpinan Bawaslu Provinsi, Adnan Jamal, Narasumber Praktisi Pemilu Andi Yunus Yudha, Ketua Bawaslu dan Ketua KPU Periode 2018-2023. Muh. Saleh dan Hamzar Hamna Ketua Bawaslu Kepulauan Selayar serta pimpinan Bawaslu Kota Makassar. Dihadiri eks Panwascam, PKD dan Pengawas TPS serta ex Sekretariat panwaslu kecamatan.

