Rumah Tak Layak Huni, Warga Pinrang ini Dapat Kunjungan Tim Andalan Sulsel

Senin, 5 Juli 2021 | 14:22 WITA
Penulis :
Warga Pinrang saat dapat Kunjungan Tim Andalan Sulsel

Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia
Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia

PINRANG, MELEKNEES — Kondisi rumahnya terbilang tidak layak huni. Di atas tanah milik orang lain, Joharis (47) hidup berdua bersama anaknya, Jufri (28 tahun).

Mereka yang berprofesi sebagai nelayan ini merupakan warga Sumpang Saddang, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang.

Di rumah panggung sederhana itu tampak hampir roboh. Bahkan dinding dari anyaman bambu serta seng banyak yang berlubang. Di dalam rumahnya pun tampak tak terurus.

Saat tengah beristirahat di kediamannya, Joharis tak menyangka mendapat kunjungan dari tim Andalan Sulsel Peduli. Yang merupakan tim yang diutus oleh Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman.

Tim Andalan Sulsel Peduli pun memberikan bantuan beberapa keperluan sehari-hari seperti sembako kepada keluarga Joharis. Mereka pun tampak senang dengan kehadiran tim gerakan sosial yang diinisiasi oleh Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman serta Plt Ketua Tim Penggerak PKK Sulsel, Naoemi Octarina.

“Alhamdulillah, terima kasih banyak buat bapak Plt Gubernur Sulsel atas bantuan dan perhatiannya buat keluarga kami,” katanya terharu, Senin (5/7/2021).

Dari pengakuan Joharis, bahwa keluarganya terdaftar sebagai penerima manfaat PKH. Namun sejak berpisah dengan istrinya, sudah sekitar dua tahun belakang tidak lagi menerima bantuan sosial tersebut.

Menanggapi hal itu, Plt Gubernur Sulsel menginstruksikan Dinas Sosial Provinsi untuk kembali melakukan pendataan kepada keluarga Joharis, agar kembali menerima bantuan sosial dari Pemerintah.

Kepala Bidang Linjamsos Dinas Sosial Sulsel, Herman mengatakan kalau pihaknya akan segera mengkoordinasikan dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Pinrang, untuk pendataan agar keluarga bapak Joharis bisa memenuhi syarat sebagai penerima bantuan.

Dia menuturkan kalau Pemerintah Kabupaten yang memiliki kewenangan dalam hal pendataan, Pemerintah Provinsi hanya memberikab rekomendasi. “Semoga keluarga bapak Joharis kembali bisa mendapat bantuan sosial,” katanya.