Proyek Batu Massong dan Pupuk di Bantaeng Disoal

Rabu, 7 April 2021 | 13:20 WITA
Massa HPMB Raya menuntut Kejaksaan usut tuntas proyek perpipaan Batu Massong, Rabu (7/4/2021).
Massa HPMB Raya menuntut Kejaksaan usut tuntas proyek perpipaan Batu Massong, Rabu (7/4/2021).

Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia
Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia

BANTAENG, MELEKNEWS — Dua komunitas yang berbeda menggelar demonstrasi dengan dua agenda yang berbeda di Bantaeng di jalan poros nasional, Rabu (7/4). Pertama, Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Bantaeng (HPMB) Raya dan Komunitas Petani.

HPMB Raya yang dikoordinir Muhammad Syafi’i, melakukan aksinya di depan kantor Kejaksaan Negeri setempat. Mereka menuntut kejaksaan mengusut pembangunan perpipaan Batu Massong di Kecamatan Tompobulu.

Sayangnya, aksi mahasiswa dan pelajar ini mendapat sosotan dari warga sekitar dan pengguna jalan. Selain membakar ban bekar yang mengeluarkan asap hitam, mereka juga menyandera satu unit mobil trailer lalu dijadikan panggung orasi. “Kasian sopirnya, perjalanannya terhambat karena mobilnya disandera”, ujar sejumlah warga dan pengguna jalan.

Petani menggelar aksi di depan kantor Bupati Bantaeng, Rabu (7/4/2021).
Petani menggelar aksi di depan kantor Bupati Bantaeng, Rabu (7/4/2021).

Lima puluh meter arah barat dari depan Kejari, sekelompok orang yang tergabung dalam komunitas Petani Berdaulat Rakyat Sejahtera, berorasi di depan kantor Bupati. Mereka menyuarakan kelangkaan pupuk.

Aldi Naba, salah seorang orator, mengatakan, ketersediaan pupuk adalah salah satu program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng. Semestinya hal ini terlaksana sehingga petani tidak kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi.

Usai menyampaikan orasinya, demonstran pupuk ini melanjutkan aksinya di gedung DPRD. Mereka diterima Ketua DPRD didampingi dua legislator lainnya, yakni, H Muhammad Yusuf dan Hasanuddin, serta pejabat dari Distan dan Peternakan.

Terkait kelangkaan pupuk, beberapa sumber mengungkapkan, untuk menemukan solusi fenomena kelangkaan pupuk tersebut, salah satu caranya adalah membongkar arsip RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). “Solusinya, buka arsip RDKK kemudian bongkar alias umumkan ke publik”, ketusnya.

Pasalnya, kata dia, hanya karena soal pupuk ini, Pemkab Bantaeng didemo berulangkali. “Kan tidak masuk akal. Distributor pupuk mengatakan tidak ada kelangkaan karena ada pupuk tersedia di gudang. Disisi lain, banyak petani yang mengeluh karena sulit membeli pupuk bersubsidi”, ujarnya.

Kadis Pertanian dan Peternakan, Budi Taufik, maupun Sekretarisnya, Mahyuddin, ketika dikonfirmasi terkait dugaan ketidakberesan RDKK, tidak merespon.