Pemerintah Berlakukan Sertifikat Tanah Elektronik

Jumat, 5 Februari 2021 | 10:22 WITA
Penulis :

JAKARTA MELEKNEWS — Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi mengganti sertifikat tanah yang berbentuk fisik ke sertifikat elektronik.

Peralihan penggunaan sertifikat fisik ke Elektronik ini diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik

Sertifikat tanah elektronik akan menggunakan hash code, QR Code, single identity, serta akan dijelaskan ketentuan penggunaan sertifikat elektronik dari kewajiban dan larangannya, menggunakan tanda tangan elektronik serta bentuk dokumen yang elektronik.

Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Dwi Purnama menyampaikan kalau untuk tanah yang sudah terdaftar memiliki sertifikat fisik analog yang datang secara sukarela atau karena faktor jual beli maka nantinya penerbitan Atau untuk penggantian sertifikat menjadi sertifikat elektronik

Menurutnya pihak Kepala kantor Badan Pertanahan tidak akan melakukan penarikan kepada sertifikat analog yang sudah ada saat ini terkecuali karena ada pengurusan atau terjadi peralihan hak, atau pemeliharaan data maka sertifikat analognya ditarik oleh kepala kantor digantikan oleh sertifikat elektronik.

“Tidak akan ada penarikan sertifikat analog terkecuali jika ada peralihan nama ataupun ada yang datang secara sukarela maka baru kita ganti sertifikatnya menjadi elektronik”jelas Dwi Purnama dalam siaran persnya, dikutip Kamis (4/2/2021).

Dirinya menjelaskan kalau penerbitan sertifikat elektronik ini dilakukan untuk mempermudah pendaftaran tanah, kepastian hukum dan perlindungan hukum. Sekaligus untuk mengurangi jumlah sengketa, konflik dan perkara pengadilan mengenai pertanahan.

 

Selain itu juga untuk menaikan nilai registering property dalam rangka memperbaiki peringkat Ease of Doing Business (EoDB).

Dalam hal penyelenggaraannya, Dwi menyatakan nantinya Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik dan PMNA No 3 Tahun 1997 akan berlaku secara berdampingan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah.

Hal tersebut, dilakukan karena pelaksanaan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia belum seluruhnya terdaftar sehingga data fisik dan data yuridis tanah untuk setiap bidang tanah belum seluruhnya tersedia.

“Pemberlakuannya juga akan secara bertahap mengingat banyaknya bidang tanah yang ada di Indonesia, kemudian sesuai dengan kondisi geografis yang sangat beragam dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang majemuk,” tuturnya.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Virgo Eresta Jaya mengatakan dari sisi keamanan, sertifikat tanah elektronik ini untuk menghindari pemalsuan, karena tidak dapat dipalsukan.

Dalam sertifikat tanag elektronik juga akan ada pemberlakuan tanda tangan elektronik. Keamanan juga dapat dijamin karena menurut Virgo Eresta Jaya, seluruh proses pengamanan informasi menggunakan teknologi persandian seperti kriptografi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

“Ketika penandatangan digital dilakukan, operasi kriptografi melekatkan sertifikat digital dan dokumen yang akan ditandatangani dalam sebuah kode yang unik,” jelas Virgo.

“Di dalam sertifikat elektronik akan dijamin keutuhan data yang berarti datanya akan selalu utuh, tidak dikurangi atau berubah dan untuk kerahasiaan kita sudah dilindungi oleh pengamanan dengan menggunakan teknologi persandian dari BSSN,” kata Virgo.