Tahun Ini, Tujuh Prioritas Pembangunan Bantaeng

Sabtu, 23 Januari 2021 | 14:42 WITA
Penulis :

BANTAENG, MELEKNEWS — Arah kebijakan pembangunan Pemkab Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021, fokus kepada tujuh prioritas.

Kepala Bappeda Bantaeng, Dimiati Nongpa, Jumat (23/1/2021), mengatakan, penetapan kebijakan ini disesuaikan dengan tema pembangunan tahun 2021, yakni, percepatan pemulihan ekonomi dan sosial yang didukung pemantapan struktur birokrasi yang layak.

Kenapa tema pembangunan berbunyi seperti itu? Dijelaskan Nongpa, seperti kita ketahui, tahun 2020 dunia dilanda krisis akibat pandemi Covid-19.

Pemerintah RI, lanjut dia, menetapkan pandemi tersebut pada bulan Maret 2020. Masa pandemi ini praktis membatasi ruang gerak seluruh sendi kehidupan, bahkan melumpuhkan perekonomian dunia.

Khusus di negara kita, pemerintah berupaya memutus penyebaran Covid-19 dengan berbagai cara. Diantaranya, menggunakan masker, cuci tangan, melarang atau membatasi kerumunan massa. Rakyat diimbau agar berdiam diri rumah saja.

Dengan begitu, kata dia, perputaran roda perekonomian tidak lancar. Imbasnya, kondisi psikologis masyarakat terguncang. Hal inilah yang antara lain melatarbelakangi lahirnya tema pembangunan Bantaeng 2021.

Dimiati Nongpa, Kepala Bappeda Bantaeng

Dikemukakan Nongpa, tujuh prioritas pembanguan tersebut mengedepankan program unggulan dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng, H Ilham Syah Azikin dan H Sahabuddin.

Rinciannya adalah, 1) pemberian jaminan perlengkapan sekolah setiap tahun ajaran baru (program ini sudah terlaksana sejak tahun 2019) dan berkelanjutan bersamaan periode kepemimpinan Bupati dan Wabup Bantaeng (2018 – 2023). 2) pemberian jaminan perlindungan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. 3) pengembangan usaha dan infrastruktur koperasi dan UKM serta industri. 4) penguatan kualitas kelembagaan pemuda. 5) peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) usia produktif. 6) penciptaan lapangan kerja melalui bantuan modal usaha berbasis Dusun dan RW. 7) penguatan jaringan ekonomi desa dengan optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).