Bila daerah ini tidak juga menganggarkan gaji PPPK-nya dengan alasan COVID-19, Hugua mengatakan, kepala daerahnya layak mendapatkan rapor merah. Ini sebagai bukti, kepala daerahnya tidak bekerja dengan baik. “Nanti masyarakat sendiri yang akan nilai apakah kepala daerah dengan rapor merah layak dipercaya atau tidak.Presiden Jokowi saja sudah teken Perpresnya, masa kepala daerah enggak alokasikan anggaran di APBD, kan fatal itu,” tandasnya.
