Batalkan Surat Plt Kadis, Kabag Hukum Pemkab Bantaeng Didemo

Jumat, 9 April 2021 | 13:44 WITA
Aksi demo di depan kantor Bupati Bantaeng, Jumat (9/4/2021), menyoal legal opinion.
Aksi demo di depan kantor Bupati Bantaeng, Jumat (9/4/2021), menyoal legal opinion.

Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia
Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia

BANTAENG, MELEKNEWS — Hanya jeda dua hari, Aldi Naba, aktivis LSM, kembali berorasi di jalan poros nasional depan kantor Bupati Bantaeng, Jumat (9/4/2021).

Kali ini, Aldi bergabung dengan Aliansi Pemuda Peduli (APEPU) untuk menolak legal opinion (pendapat hukum) Pemkab Bantaeng Nomor : 180/ /BG.HK/III/2021 Tentang Permasalahan Pengisian Anggota Badan Permusyawatan Desa Bonto Salluang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng.

Sebelumnya, Aldi muncul bersama komunitas petani yang menuntut ketersediaan pupuk. Dimana para petani tersebut mengaku kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi.

Hendra sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) dan kawan-kawan, menolak legal opinion tersebut. Alasannya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masayarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (PMD dan PPA) setempat yang saat itu dijabat Awaluddin Ramli.

Menurut Kabag Hukum Pemkab Bantaeng, Muhammad Azwar, akar persoalannya terletak pada kebijakan yang diterbitkan oleh Plt Kadis PMD dan PPA. Ada dua surat yang diterbitkan Plt Kadis, yaitu, kata dia, tentang pembatalan surat tugas Plt Kepala Dusun dan pembatalan SK Kepala Desa tentang pemberhentian Kepala Dusun.

Kabag Hukum menjelaskan, surat Plt. Kadis PMD dan PPPA Kabupaten Bantaeng Nomor 410/54/DPMDPPPA/II/2021, 24 Februari 2021 dan Nomor 410/68/DPMDPPPA/II/2021, 08 Maret 2021 adalah bentuk tata naskah yang melampaui kewenangannya (vide pasal 166 dan 167 PERDA NO 5 TAHUN 2015 tentang DESA), sebab tidak ada pendelegasian kewenangan dari Pemerintah Daerah dhi. Bupati Bantaeng kepada Perangkat Daerah dhi. Dinas PMD dan PPPA, sehingga kedua surat tersebut dinyatakan tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum.

Sekadar diketahui, surat Plt Kadis PMD dan PPA memerintahkan Kepala Desa Bonto Salluang, Kecamatan Bissappu membatalkan surat perintah tugas Plt Kepala Dusun dan SK pemberhentian Kepala Dusun sebelumnya.
Surat yang diterbitkan Plt Kadis PMD dan PPA ini, didasarkan atas keberatan Akbar (calon anggota BPD) bersama enam rekannya yang disampaikan secara lisan kepada Awaluddin.

Karena dinilai menyalahi tata naskah, Kabag Hukum menerbitkan legal opinion yang membatalkan surat Plt Kadis PMD dan PPA.

Usai berorasi, Aldi dan kawan-kawan diterima Kabag Hukum, Muhammad Azwar, didampingi Kabid Pemerintahan Desa, Muzakkir, di ruangan Asisten Administrasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan.