Sembako BPNT Tak Sesuai, Penerima Manfaat Berhak Minta Ganti

Minggu, 21 Februari 2021 | 6:56 WITA
Penulis :
Sembako BPNT Tak Sesuai, Penerima Manfaat Berhak Minta Ganti
Gemala Faoza, Plt. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan

MAKASSAR, MELEKNEWS — Penyaluran sembako melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), diawasi langsung oleh pejabat Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Sosial Provinsi Sulsel, Gemala Faoza, bersama pejabat yang dibawahinya, melakukan kunjungan kerja selama dua hari, Kamis – Jum’at (18-19 Februari 2021), di empat daerah di Sulsel, yakni, Barru, Sidrap, Luwu dan Kota Palopo.

Menurut Gemala, dia bersama jajarannya ingin mengetahui proses penyaluran BPNT dari dekat. Dimana, penyaluran tersebut dilaksanakan dengan memanfaatkan sistem elektronik yaitu, e-warung kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat).

Plt Kadis Sosial Provinsi Sulawesi Selatan bersama rombongan berfose dalam rangkaian kunjungan kerja selama dua hari, Kamis - Jum'at (18-19 Februari 2021).
Plt Kadis Sosial Provinsi Sulawesi Selatan bersama rombongan berfose dalam rangkaian kunjungan kerja selama dua hari, Kamis – Jum’at (18-19 Februari 2021).

Dikemukakan Gemala, pihaknya harus memastikan bahwa penyaluran bantuan ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika tidak, kata dia, PKM berhak mengembalikan dan meminta untuk digantikan. “Kita datangi e-Warung, kita cek proses penyalurannya, apa sudah sesuai ketentuan Pedum (Pedoman Umum). Kalau tidak sesuai sembako yang diterima, maka KPM berhak mengembalikan”, ungkapnya.

Terkait mekanisme dan pelaksanaan BPNT, kata dia, telah diatur dalam sejumlah peraturan tentang penyaluran BPNT. Diantaranya, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2017, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia (Permensos RI) Nomor 11 2018 yang memuat 54 pasal.

Selanjutnya, kata dia, 62 pasal dalam Permensos RI Nomor 20 Tahun 2019 dan Pedoman Umum (Pedum) Program Sembako 2020. Selain itu terbentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) serta Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai untuk menangani.