1 November Buruh Demo Besar-besaran, Masih Soal UU Cipta Kerja

Sabtu, 24 Oktober 2020 | 15:56 WITA
Penulis :
Nampak Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) membawa pataka saat melakukan demonstrasi. (Pikiran-Rakyat)
Nampak Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) membawa pataka saat melakukan demonstrasi. (Foto: Pikiran-Rakyat)

Jakarta – Demo besar-besaran bakal kembali digelar oleh 32 federasi/konfederasi buruh pada 1 November mendatang. Hal itu bakal terjadi jika Presiden Jokowi menandatangani omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, Jokowi dikabarkan akan menandatangani undang-undang sapu jagat tersebut pada 28 Oktober 2020.

“Kalau tanggal 28 Oktober Presiden Jokowi menandatangani UU Cipta Kerja, maka 1 November bisa dipastikan buruh KSPI melakukan aksi nasional, seluruh Indonesia, 24 provinsi, lebih dari 200 kabupaten/kota. Kami akan aksi besar-besaran,” ungkap Said, Sabtu (24/10/2020) seperti Melek News mengutip.

Aksi demonstrasi itu direncanakan digelar di Istana Negara, Jakarta. Juga di beberapa daerah di luar Jakarta.

Namun Said menegaskan buruh tak akan menggunakan prinsip kekerasan, serta tak akan merusak sarana publik.

“Kami menganut prinsip non-violence. Antikekerasan, non-violence. Tidak ada keinginan untuk anarkis atau melakukan tindakan merusak fasilitas umum,” ujar dia.

Bersamaan dengan aksi itu, KSPI berencana kirim judicial review UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami minta hakim MK menggunakan hati nurani dan pikirannya dengan mempertimbangkan konstitusi tidak tertulis meluasnya aspirasi rakyat menolak omnibus law UU Cipta Kerja,” kata Said.

Ia mengatakan, jika pemerintah tak mau mengeluarkan executive review melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), buruh akan mengambil jalan lain melalui judicial review, juga legislative review ke DPR RI.

“Kami minta wakil rakyat, DPR, mengeluarkan legislative review. UUD 1945 Pasal 20, 21, 22A memperbolehkan, sebagai dasar landasan hukum bahwa DPR bisa melakukan legislative review. Kalau produk UU ditolak secara meluas, kita minta DPR untuk mencabut UU tersebut, dalam hal ini omnibus law Cipta Kerja,” imbuh Said. [dtk/mlk]