BANTAENG, MN.ID – Polemik mengenai distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di SPBU Lambocca, Desa Biangkeke, Kecamatan Pa’jukukang, Kabupaten Bantaeng, kembali menguat. Keluhan masyarakat terkait stok BBM yang disebut kerap habis sebelum siang hari memicu desakan agar dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh instansi yang berwenang.
Sorotan itu disampaikan Ketua LSM Pemuda LIRA Kabupaten Bantaeng, Andi Yusdanar Hakim. Ia menilai berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat perlu dijawab melalui proses pemeriksaan yang objektif agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.
Menurut Yusdanar, pihaknya menerima sejumlah laporan dari warga yang mengaku kesulitan memperoleh BBM bersubsidi karena persediaan di SPBU Lambocca disebut telah habis sekitar pukul 11.00 hingga 12.00 WITA, meski sebelumnya SPBU dikabarkan baru menerima pasokan dari mobil tangki.
Ia menilai kondisi tersebut layak mendapat perhatian serius. Namun demikian, Dia menegaskan seluruh dugaan yang berkembang harus dibuktikan melalui investigasi dan audit oleh lembaga yang memiliki kewenangan, sehingga tidak terjadi penghakiman tanpa dasar.
“Kalau memang seluruh proses distribusi berjalan sesuai ketentuan, tentu pemeriksaan tidak perlu ditakuti. Justru audit akan memberikan kepastian dan menjawab keresahan masyarakat,” ujarnya, Kamis (9/7/2026).
Selain menyoroti stok BBM yang cepat habis, Dia juga kembali mengingatkan adanya temuan sebelumnya terkait masuknya sebuah mobil tangki berwarna putih-biru ke area SPBU Lambocca pada 27 Juni 2026 sekitar pukul 03.00 WITA.
Aktivitas tersebut, menurutnya, memunculkan berbagai pertanyaan dari masyarakat mengenai mekanisme distribusi BBM.
Ia juga menyinggung keberadaan dokumen faktur distribusi BBM yang sebelumnya dipersoalkan karena disebut tidak memuat barcode, stempel, maupun tanda tangan.
Menurutnya, keabsahan dokumen tersebut perlu dijelaskan secara resmi oleh pihak yang berwenang agar tidak terus menjadi polemik.
Atas dasar itu, Pemuda LIRA meminta BPH Migas bersama Pertamina, termasuk Pertamina Integrated Terminal Makassar, memberikan klarifikasi terbuka mengenai mekanisme distribusi BBM, legalitas dokumen pengiriman, serta prosedur yang diterapkan dalam setiap penyaluran ke SPBU.
Dia juga meminta aparat penegak hukum dan instansi pengawas melakukan audit terhadap tata kelola distribusi BBM bersubsidi di SPBU Lambocca. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Sebelumnya, pengawas SPBU Lambocca, Suwardi, saat dikonfirmasi awak media pada 30 Juni 2026, membenarkan adanya kendaraan tangki industri yang masuk ke area SPBU pada dini hari. Ia menjelaskan kendaraan tersebut datang untuk melakukan pembongkaran Bio Solar dan bukan untuk melakukan pengisapan BBM.
Terkait dokumen faktur yang dipersoalkan, Suwardi menyatakan pihaknya tidak melakukan pemeriksaan secara rinci terhadap kelengkapan administrasi tersebut.
Ia mengatakan selama dokumen berasal dari Pertamina Makassar, pihak SPBU tetap menerimanya, serta menyarankan agar pertanyaan mengenai keabsahan dokumen dikonfirmasikan langsung kepada pihak Pertamina.
Meski demikian, hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi dari Pertamina maupun BPH Migas mengenai berbagai pertanyaan yang berkembang, termasuk terkait mekanisme distribusi BBM, keabsahan dokumen pengiriman, dan penyebab stok BBM bersubsidi di SPBU Lambocca yang menurut sejumlah warga kerap habis sebelum siang hari.
