BANTAENG, MELEKNEWS.ID — Solidaritas Helm Kuning Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Bantaeng pada Jumat, 2 Mei 2025. Mereka menuntut keadilan atas pemutusan hubungan kerja (PHK), pelanggaran hak tenaga kerja, serta perbaikan kondisi kerja yang dinilai jauh dari layak.
Tuntutan Buruh: Upah Layak, Cuti, dan Anti-Diskriminasi
Junedi, salah satu demonstran menyampaikan bahwa aksi ini lahir dari keprihatinan atas berbagai pelanggaran hak tenaga kerja di KIBA. Ia menyebut kondisi kerja yang buruk, tidak dibayarnya upah lembur, serta hak cuti yang kerap diabaikan sebagai pemicu utama.
“Kami menuntut pemenuhan hak-hak dasar pekerja sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan kewajiban hukum perusahaan,” tegasnya.
Selain itu, mereka juga menyoroti PHK sepihak. Termasuk mengeluhkan perlakuan diskriminatif terhadap karyawan .
Desakan untuk Pemerintah Daerah
Para demonstran mendesak Pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk turun tangan secara aktif dan menindak tegas perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan ketenagakerjaan.
“Melalui aksi ini, kami menegaskan bahwa perjuangan untuk keadilan bukan hanya milik satu kelompok, melainkan kepentingan bersama untuk menciptakan tempat kerja yang adil, manusiawi, dan bermartabat,” pungkasnya.
Bupati Bantaeng Turun Langsung Temui Buruh
Bupati Bantaeng, M. Fathul Fauzy yang akrab disapa Uji Nurdin, turun langsung menemui para demonstran. Ia mengajak massa untuk duduk bersama di halaman kantor bupati guna mendengarkan tuntutan mereka secara langsung.
Uji Nurdin menjelaskan bahwa dirinya tidak menginginkan adanya PHK di kawasan industri. Namun, ia mengakui bahwa penurunan harga nikel global menyebabkan sejumlah perusahaan, termasuk PT Huadi, melakukan efisiensi tenaga kerja.
“Sebelumnya, saya sudah memanggil direksi PT Huadi. Mereka merencanakan PHK terhadap 200 karyawan karena harga nikel yang terus turun. Kami berupaya menahan agar jumlahnya tidak sebanyak itu. Tapi kewenangan pemerintah terbatas, tidak bisa ikut campur terlalu jauh dalam kebijakan internal perusahaan,” ungkap Uji.
Ia menambahkan, dampak penurunan harga nikel juga dirasakan oleh pemerintah daerah. “Semakin sedikit karyawan, semakin kecil produksi dan restribusi daerah. Jadi, ini bukan hanya persoalan buruh, tapi keresahan kita semua,” katanya.
Uji juga mengkhawatirkan potensi penutupan operasional jika kondisi ini berlanjut. “Di daerah lain seperti Morowali, sudah ada pabrik dengan 34 tungku yang tutup total. Di Bantaeng, kita punya 10 tungku, dan kini hanya 7 yang masih aktif,” jelasnya.
Aksi berlangsung damai di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian. Buruh membawa spanduk tuntutan dan secara bergantian menyampaikan orasi.
