BANTAENG, MELEKNEWS.ID – Ratusan buruh yang tergabung dalam Solidaritas Helm Kuning Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Bantaeng, Jumat (2/5/2025). Mereka menuntut penghentian pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, pemenuhan hak-hak pekerja, serta perbaikan kondisi kerja yang dinilai tidak manusiawi.
Tuntutan Buruh: Upah Layak, Hak Cuti, dan Anti-Diskriminasi
Koordinator aksi, Junedi, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap berbagai pelanggaran ketenagakerjaan yang terjadi di perusahaan-perusahaan dalam kawasan industri tersebut. Menurutnya, banyak buruh yang tidak menerima upah lembur, hak cuti diabaikan, dan bahkan mengalami diskriminasi dalam perlakuan kerja.
“Kami hanya menuntut hak dasar sebagai pekerja. Perusahaan harus bertanggung jawab secara sosial dan hukum,” tegas Junedi dalam orasinya.
Ia juga menyoroti maraknya PHK tanpa proses yang transparan dan adil, yang semakin memperburuk kondisi pekerja di tengah ketidakpastian ekonomi.
Desakan kepada Pemkab Bantaeng
Dalam aksi tersebut, para buruh mendesak Pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk turun tangan dan menindak tegas perusahaan yang melanggar aturan ketenagakerjaan. Mereka berharap pemerintah tidak tinggal diam dan segera membuat langkah konkret untuk melindungi hak pekerja.
“Perjuangan ini bukan hanya untuk kami, tapi untuk menciptakan tempat kerja yang adil dan bermartabat bagi semua,” tambah Junedi.
Bupati Bantaeng Turun Langsung Temui Massa
Menanggapi aksi tersebut, Bupati Bantaeng, M. Fathul Fauzy atau yang dikenal dengan nama Uji Nurdin, menemui langsung para demonstran. Ia mengajak demonstran berdialog di halaman kantor bupati untuk mendengarkan tuntutan mereka secara terbuka.
Uji mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi industri di daerahnya, terutama setelah turunnya harga nikel di pasar global. Menurutnya, situasi ini telah memaksa sejumlah perusahaan, termasuk PT Huadi, untuk merencanakan pengurangan tenaga kerja.
“PT Huadi berencana memangkas sekitar 200 pekerja. Kami sudah coba negosiasi agar jumlahnya dikurangi, tapi wewenang kami terbatas terhadap kebijakan internal perusahaan,” kata Uji.
Ia juga menjelaskan bahwa penurunan aktivitas industri berdampak langsung terhadap pendapatan daerah. “Kalau produksi menurun, retribusi juga ikut turun. Ini berdampak pada banyak hal, bukan cuma buruh,” ujarnya.
Uji menambahkan bahwa jika situasi terus memburuk, bukan tidak mungkin akan terjadi penutupan pabrik seperti yang terjadi di Morowali. “Di sana ada pabrik dengan 34 tungku yang tutup. Di Bantaeng, dari 10 tungku yang ada, sekarang hanya 7 yang masih beroperasi,” jelasnya.
Aksi Berjalan Damai
Aksi buruh berlangsung tertib dan damai di bawah pengawasan aparat kepolisian. Para peserta membawa spanduk berisi tuntutan dan secara bergantian menyampaikan orasi. Mereka berharap, pemerintah daerah segera mengambil tindakan nyata sebelum krisis tenaga kerja semakin meluas.
