Kadis Sosial Bantaeng Minta Penyaluran BPNT Dievaluasi

Minggu, 11 April 2021 | 20:43 WITA
Syamsir, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng
Syamsir, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng

BANTAENG, MELEKNEWS — Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial RI, sudah terlaksana sampai ke tingkat KPM (Keluarga Penerima Manfaat) di Kabupaten Bantaeng sejak diprogramkan pada tahun 2017.

Hanya saja, seiring berjalannya waktu, khususnya di Bantaeng, muncul sorotan dari aktivis LSM. Aktivis ini menyoal tentang warung yang menjadi rujukan pemanfaatan BPNT tersebut.

Kepala Dinas Sosial Bantaeng, Syamsir, Jumat (9/4/2021), mengatakan, ada beberapa masalah yang timbul akibat kebijakan penyaluran BPNT dalam bentuk barang. Diantaranya, kata dia, pemilik warung menderita kerugian akibat barang yang disiapkan tidak segera diambil KPM.

Misalnya, kata Syamsir, beberapa jenis sayuran yang disiapkan terpaksa harus dibuang karena sudah tidak layak konsumsi. Begitu juga kebutuhan lainnya sebagaimana tertera di dalam Pedum (Pedoman Umum) BPNT.

Selain itu, lanjut Syamsir, pihaknya tidak pernah menerima laporan ataupun informasi lainnya, baik menyangkut proses transaksi e-warung, jenis sembako yang diterima KPM. Juga tidak ada laporan tentang jumlah e-warung yang melayani KPM.

Sementara, kata dia, kalau ada masalah di lapangan, pihaknya menjadi bulan-bulanan LSM. “Kami tidak pernah menerima laporan terntang pelaksanaan BPNT termasuk jumlah e-warung. Tapi kalau ada masalah di lapangan, Dinas Sosial yang disoroti habis-habisan”, ketusnya.

Kadis menjelaskan, BPNT disalurkan melalui BRI langsung masuk rekening KPM. Selanjutnya, kata dia, pencairannya melalui e-warung dalam bentuk sembako sesuai Pedum BPNT dan didampingi tim gabungan terdiri dari perwakilan Bank, Kepolisian, TNI, Kejaksaan. Adapun pemerintah wilayah setempat, yakni, Camat, Lurah dan Kepala Desa, bertanggungjawab dalam hal ketersediaan pangan.

Menurutnya, untuk mencegah terjadinya kerugian bagi pemilik warung yang ditunjuk memiliki akses e-warung, maka penyaluran BPNT sebaiknya dikonversi dalam bentuk uang saja, seperti PKH (Program Keluarga Harapan). “Menurut saya, sebaiknya dikonversi saja dalam bentuk uang seperti PKH”, ujarnya.

Ditambahkan Kadis, kalau opsi konversi tidak bisa dilakukan, solusi lainnya harus ada patokan harga. “Kalau tidak bisa konversi dalam bentuk uang, maka harus ada patokan harga untuk setiap jenis barang yang akan diterima KPM”, pungkasnya.