STOP Kriminalisasi Guru, Pemkab Bantaeng Rancang Perda Pendidikan

Rabu, 27 Januari 2021 | 9:43 WITA
Penulis :

BANTAENG, MELEKNEWS — Tidak dapat dipungkiri bahwa lahirnya regulasi tentang perlindungan anak, berimbas kepada banyaknya guru dijerat atau terjerat kriminalisasi dengan dalih melakukan kekerasan terhadap anak. Buntutnya, sang guru yang seharusnya mendidik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, digiring ke penjara.

Khusus di Bantaeng, ada beberapa guru yang menjadi terlapor, tersangka, bahkan terpidana dengan tuduhan melakukan tindak kekerasan pisik dan psikis terhadap anak.

Diantaranya, di SMEA (sekarang SMK Negeri 1) Bantaeng, AM, laki-laki, harus menlajani wajib lapor di Mapolres Bantaeng dengan tuduhan memukul seorang siswi hingga pingsan pada saat jam pelajaran berlangsung.

Seorang guru lainnya, yakni NS, jenis kelamin perempuan, dijemput petugas dan dijebloskan ke penjara di Rutan Bantaeng, Kamis (12/5/2016), hanya gegara dituding mencubit anak didiknya. Akibatnya, dia trauma dan memilih berhenti berprofesi sebagai guru padahal sudah 20 tahun mengajar di SMP Negeri 1 Bantaeng.

Fenomena tersebut menimbulkan keprihatinan mendalam dari seorang mantan aktivis anak Bantaeng. Satu sisi, anak harus dilindungi. Disisi lain, guru wajib dihormati dan dilindungi.

Mantan aktifis tersebut menemui Plt Kabag Hukum Pemkab Bantaeng, Muhammad Azwar, beberapa waktu lalu, dan mewacanakan perlunya regulasi perlindungan terhadap guru agar guru tidak bermasa bodoh menjalankan tugasnya, dan anak didik tidak berprilaku semaunya dengan alasan haknya dilindung undang-undang.

Beberapa bulan kemudian, Rabu (27/1), Kabag Hukum mengirim pesan melalui aplikasi medsos, bahwa ada kemungkinan Pemkab menerbitkan Perda yang bermuatan perlindungan terhadap guru.

Bupati Bantaeng, H Ilham Azikin, tengah berupaya mendorong lahirnya Perda Pendidikan. Selain menjadi regilasi peningkatan mutu pendidikan di Bantaeng, juga didalamnya mencakup pasal perlindungan guru dari kriminalisasi.

Hal tersebut diungkapkan Bupati pada saat membuka konfrensi kerja PGRI di Balai Kartini, Selasa, 26 Januari 2021. Dia menyebut, Perda Pendidikan ini dipersiapkan masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) legislatif, tahun ini.