MAKASSAR – Gubernur Sulsel, Prof HM Nurdin Abdullah mendapat kepercayaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan perspektif mengenai pemberantasan korupsi segmen pemerintah daerah.
Dikemas dalam sebuah diskusi secara virtual menjelang perayaan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2020 pada 9 Desember mendatang.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata berharap, diskusi tersebut dapat memberikan solusi bagi seluruh kepala daerah dalam pemberantasan korupsi, khususnya di daerah.
“Diskusi ini diharapkan dapat memberikan solusi bersama dalam penanganan korupsi di pemerintahan daerah,” jelasnya, Senin (7/12/2020).
Gubernur Sulsel, Prof HM Nurdin Abdullah menyampaikan terimakasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kesempatan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam penanganan korupsi di daerah.
“Izin kami dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang mempercayai kami dalam memberikan kontribusi pemikiran di Komisi Pemberantasan Korupsi,” katanya.
Menurutnya, salah satu poin penting yang wajib dilakukan setiap kepala daerah adalah memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan prima dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota.
“Tentu kita berharap apa yang selama ini kami lakukan. Merupakan kewajiban pemerintah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan pelaku usaha,” jelasnya.
Utamanya dalam kondisi krisis di masa pandemi Covid-19 ini, dianggapnya sangat penting untuk meminimalisir terjadinya korupsi di pemerintahan.
“Pemprov Sulsel menyadari pentingnya fungsi pengawasan untuk menjamin pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan itu, kami senantiasa melakukan upaya-upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik secara bertahap dan berkelanjutan,” tutupnya.(*)
