BANTAENG, melek news – Rapat Parifurna yang digelar di ruang utama kantor DPRD Bantaeng membahas Laporang Pertanggungjawaban APBD tahun 2019 berlangsung Alot, Jum’at (24/7/2010) siang
Pasalnya pada saat mendengarkan pandangan fraksi atas Ranperda Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) APBD Tahun 2019 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengancam akan abstain disetiap rapat Parifurna jika rekomendasinya tidak ditindak lanjuti oleh Bupati Bantaeng.
Rekomendasi Fraksi PKB yang disampaikan oleh Sekretaris Fraksi , Dhimas Darmadi ini terkait peningkatkan kesejahteraan para honorer yang ada di kabupaten Bantaeng.
“Ada sekitar 5 ribu orang honorer yang ada diKabupaten Bantaeng kesejahteraan mereka jauh dibawah standar karena mereka hanya menerima honor RP 200 ribu hingga RP 500 ribu perbulannya” ucapnya saat ditemui usai sidang parifurna Jum’at (24/7/2020).
Dia menyampaikan kalau Fraksi partai kebangkitan bangsa meminta kepada Bupati Bantaeng untuk segera membuat konsep yang jelas tentang peningkatan kesejahteraan tenaga honorer.
Dhimas mengaku kalau dirinya bersama Kepala BKPSDM kabupaten Bantaeng, Muslimin pernah melakukan konsultasi di Kemenpan-RB beberapa waktu yang lalu terkait nasib para honorer
“Jadi masih ada waktu, untuk meningkatkan kesejahteraan serta membuat konsep yang jelas terkait nasib para honorer ini sebelum mereka dihapuskan ditahun 2024 nanti” tuturnya.
Ditahun 2024 nanti tidak akan ada lagi yang namanya honorer ataupun magang, namun yang nenjadi pertanyaan bagaimana dengan nasib para honorer yang ada saat ini.
“Karena honorer akan dihapus nantinya maka pemerintah kabupaten Bantaeng perlu membuat konsep yang jelas terkait nasib mereka” jelasnya
Dia menegaskan kalau fraksi PKB mengambil sikap akan terus memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer,
“Ini sudah menjadi keputusan bersama kami akan selaku abstain jika pemerintah tidak memperhatikan apa yang menjadi rekomendasi kami” kata Dhimas.(SHKM)
