BANTAENG, melek news – Tanah tempat dilangsungkannya pesta adat di Gantarang Keke yang terletak di kelurahan Gantarangkeke, kecamatan Gantarangkeke, kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan mulai diperjual belikan.
Penjualan tanah itu mereka lakukan karena menganggap bahwa tanah yang saat ini berdiri sejumlah rumah adat adalah milik orang tuanya.
Kejadian tersebut sontak saja membuat sejumlah pemangku adat yang ada di Gantarangkeke kaget dan tidak menerima hal itu.
Mereka kemudian berbondong-bondong mendatangi pemerintah setempat menuntut agar pihak kelurahan dan kecamatan bisa segera turun tangan menyelesaikan persoalan ini.
Para pemangku adat inipun berharap agar pemerintah bisa menyelesaikan persoalan ini sebelum tanah yang biasa dilaksanakan pesta adat tersebut habis terjual
“Semoga saja pemerintah bisa menyelesaikan permasalahan ini cepat sebelum terjadi pertumpahan darah” ucap Sahabuddin salah seorang pemangku adat Gantarangkeke
Menyikapi hal tersebut kepala Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten Bantaeng, ICI Idiawati Mengatakan kalau tanah yang selama ini biasa dilaksanakan pesta adat tahunan tidak mutlak harus menjadi milik pemerintah
“Jadi tanah seperti itu tidak mutlak harus milik pemerintah”ucapnya
Menurutnya diKabupaten Bantaeng ini sebagian besar tanah seperti itu adalah milik pribadi dan belum diserahkan kepada pemerintah.
“Sebagian besar itu masih milik pribadi belum diserahkan kepada pemerintah” tutunya
Dia menyampaikan kalau tanah sepert iitu selain dikuasai atau dimiliki secara pribadi juga kadang ada yayasan yang menguasainya.
Dia menyebut kalau bidang kebudayaan hanya mengurusi permasalahan budaya termasuk pesta adat.
“Soal kepemilikan tanahnya itu sudah bukan Rana kami” jelasnya.
Sementara itu kepala sub bidang penatausahaan barang milik daerah bidang Aset, dinas Pendapatan dan Keuangan Aset Daerah, Acil Aprianto Mengatakan kalau biasanya yang ada di desa itu hanya tanah kebun desa termasuk kantor desa dan kalau terkait tanah adat itu belum ada yang sempat kami catat.
“Belum ada yang kami catat, kalau mau dimasukkan dalam kepemilikan pemkab itu setidaknya mereka ada bukti” ucapnya
Menurutnya mungkin tanah adat dulu itu beralih fungsi menjadi kebung desa dan itu bisa saja terjadi seperti itu.
“Kita ini anak-anak baru belum tahu persis kalau tanah adat itu seperti apa, yang jelas di inventaris kami belum pernah ditemukan yang namanya tanah adat” jelasnya.
Dia menyebut kalau ada yang disebut tanah adat yang diperjual belikan itu pastinya mereka punya bukti, sedangkan kami di Aset daerah belum bisa mengakui bahwa itu adalah milik Pemkab karena tidak memiliki bukti baik itu secara pencatatan maupun alas hak.
Dirinya menyebutkan kalau transaksi jual beli itu biasanya terjadi dipemerintahan desa maupun kecamatan jadi mereka berwenang meminta bukti-bukti kalau jual beli itu harus terjadi.
Untuk pengurusan tanah yang disebut tanah adat menjadi milik Pemkab maka mereka yang duduk sebagai pemangku adat yang harus menghibahkan tanah tersebut.
“Dasar hibah inilah yang akan membuat pemkab untuk membuat alas haknya atau sertifikat” jelasnya.
Dia kembali menegaskan kalau sampai saat ini dalam catatan aset Pemkab belum pernah ditemukan yang namanya tanah adat.
Dia berharap agar pemerintah setempat bisa mempasilitasi pemerintah kabupaten kalaubtanah itu mau dijadikan tanah milik pemerintah
“Kalau ada yang namanya tanah adat maka yang berkewenangan sampai saat ini masih pemerintah tingkat desa” katanya
