Berita  

Fraksi Golkar DPRD Pangkep Soroti Infrastruktur hingga Pertanian dalam Pembahasan RAPBD 2027



PANGKEP – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Sorotan tersebut mencakup pembangunan infrastruktur, pendidikan, pelayanan kesehatan, bantuan sosial, hingga penguatan sektor pertanian dan perikanan.

Pandangan umum fraksi tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Golkar, Muchtar Sali, dalam Rapat Paripurna DPRD Pangkep di Ruang Sidang A, Selasa (3/11/2026).

Dalam penyampaiannya, Fraksi Golkar meminta agar penyusunan RAPBD 2027 diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari RPJPD, RPJMD hingga RKPD. Penganggaran juga diharapkan mendukung pencapaian visi pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan.

Pada sektor infrastruktur, Fraksi Golkar mendorong peningkatan kualitas jalan dan jembatan, penyediaan air minum, sanitasi layak, serta pembangunan permukiman yang sehat dan terencana.

Penyelesaian proyek secara tuntas, pengawasan yang ketat, dan pelibatan masyarakat juga dinilai penting agar hasil pembangunan memberikan manfaat luas, terutama bagi masyarakat pesisir dan pedesaan.

Di bidang pendidikan, pemerintah daerah diminta meningkatkan kompetensi tenaga pendidik serta memperbaiki sarana dan prasarana sekolah. Pengembangan kreativitas dan potensi peserta didik melalui olimpiade sains serta berbagai lomba inovasi juga perlu mendapat perhatian.

Persoalan bantuan sosial turut menjadi sorotan. Fraksi Golkar menekankan perlunya pemutakhiran data penerima secara berkala agar penyaluran bantuan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan berdasarkan kondisi objektif, bukan kedekatan maupun pertimbangan subjektif.

Untuk meningkatkan pendapatan daerah, fraksi tersebut mendorong penguatan basis pajak, optimalisasi retribusi, serta pengelolaan aset daerah secara produktif. Transparansi dan akuntabilitas juga dinilai perlu ditingkatkan dalam pengelolaan pendapatan maupun pelayanan perpajakan.

Sementara pada sektor kesehatan, Fraksi Golkar meminta peningkatan kualitas pelayanan dasar di puskesmas dan rumah sakit daerah. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas pemerataan akses layanan kesehatan bagi masyarakat.

Perhatian juga diarahkan pada sektor pertanian. Pemerintah daerah didorong meningkatkan produktivitas padi melalui pemanfaatan teknologi modern, optimalisasi jaringan irigasi, penyediaan sarana usaha tani, serta penguatan ketahanan pangan dalam menghadapi perubahan iklim.

Adapun di bidang perikanan, Fraksi Golkar mendorong pengembangan budidaya dan perikanan tangkap, peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan lokal, serta optimalisasi pelabuhan dan fasilitas pendaratan ikan. Upaya tersebut diharapkan mampu memperluas akses pemasaran sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Selain memberikan pandangan terhadap RAPBD 2027, Fraksi Golkar juga menyampaikan catatan atas Ranperda tentang Sistem Perlindungan Anak. Kedua rancangan regulasi tersebut menjadi agenda dalam rapat paripurna DPRD Pangkep.

Muchtar menilai perlindungan anak harus menjamin pemenuhan hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Pada saat yang sama, anak harus mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran.

Menurutnya, upaya perlindungan anak membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga terkait, keluarga, serta masyarakat. Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada anak dalam situasi rentan, termasuk korban kekerasan, eksploitasi, perdagangan orang, serta anak yang berhadapan dengan hukum.

Fraksi Golkar mengapresiasi penyusunan Ranperda Sistem Perlindungan Anak dan berharap regulasi tersebut menjadi landasan pelaksanaan program perlindungan yang terukur serta berkelanjutan.

Pemenuhan hak anak juga diharapkan terintegrasi dalam kebijakan daerah, mulai dari penyusunan regulasi dan penganggaran hingga pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi program.