Berita  

Hampir Dua Tahun Tunjangan Guru PAUD Pangkep Menunggak, DPRD Bakal Panggil Dinas Pendidikan



PANGKEP, MLN – Tunjangan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, dilaporkan menunggak hampir dua tahun. Persoalan tersebut menjadi perhatian DPRD Pangkep dan rencananya akan dibahas bersama Dinas Pendidikan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Masalah itu mencuat saat anggota DPRD Pangkep, Abdul Rauf, menggelar kegiatan reses di Aula Kantor Kecamatan Balocci, Senin (2/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Abdul Rauf mengungkapkan bahwa keterlambatan pembayaran tunjangan tidak hanya dialami tenaga pendidik PAUD. Sejumlah guru tingkat SD hingga SMA juga dilaporkan mengalami keterlambatan pembayaran tunjangan sertifikasi akibat kendala teknis.

Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Pangkep itu menilai persoalan tersebut perlu segera ditindaklanjuti agar hak para tenaga pendidik tidak terus tertunda.

Sebagai langkah konkret, Komisi I DPRD Pangkep berencana menggelar RDP bersama Dinas Pendidikan. Pertemuan itu akan membahas penyebab keterlambatan sekaligus meminta kepastian penyelesaian tunggakan pembayaran tunjangan.

Abdul Rauf juga mengaku telah berkoordinasi dengan Ketua HIMPAUDI Pangkep, Anggi Amir, agar persoalan pembayaran tunjangan guru PAUD mendapat perhatian serius.

Ia menyebutkan, insentif guru PAUD disebut telah dibayarkan pada tahun ini. Namun, kepastian pembayaran seluruh tunggakan yang dilaporkan berlangsung hampir dua tahun masih perlu diklarifikasi lebih lanjut.

Di luar persoalan pendidikan, Abdul Rauf turut menyampaikan peluang program pendanaan pemerintah untuk mendukung pembangunan di Kecamatan Balocci.

Salah satunya melalui rencana alokasi Dana Revit dengan nilai sekitar Rp1 miliar hingga Rp1,5 miliar untuk Kecamatan Balocci. Selain itu, terdapat peluang bagi wilayah tersebut untuk memperoleh program Dana Bampres.

Ia mengingatkan masyarakat agar setiap usulan pembangunan dimasukkan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Langkah tersebut diperlukan agar usulan dapat diproses sesuai mekanisme perencanaan dan penganggaran pemerintah.

Kegiatan reses tersebut turut dihadiri Sekretaris Komisi II DPRD Pangkep yang juga Ketua DPC PPP Pangkep, Syamsinar, Camat Balocci, perwakilan Bapperida Pangkep, Bhabinkamtibmas, Danramil Balocci, serta sejumlah undangan lainnya.

Melalui kegiatan reses tersebut, berbagai aspirasi masyarakat diharapkan dapat diperjuangkan melalui pembahasan di DPRD. Salah satu perhatian utama adalah kepastian pembayaran hak tenaga pendidik, di samping kebutuhan pembangunan di Kecamatan Balocci.