BANTAENG, MELEKNEWS.ID — Himpunan Pelajar Mahasiswa Bantaeng Raya ( HPMB-Raya) menyatakan sikap terkait kondisi bangsa yang dinilai tengah mengalami krisis kepercayaan terhadap pemerintah dan lembaga legislatif. Pernyataan itu disampaikan saat menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Bantaeng, seni (1/9/2025).
HPMB-Raya menilai pemerintah, baik pusat maupun daerah, kerap mengabaikan aspirasi rakyat. Janji evaluasi dan perubahan yang digaungkan pejabat disebut hanya sebatas retorika, sementara realisasinya minim sehingga publik makin kehilangan kepercayaan.
“Negara ini sedang nengalami krisis legitimasi yang menyala dari dalam. Janji-janji perubahan hanya tinggal kata-kata yang tak dipercaya, sementara rakyat terus dikecewakan,” ucapnya
Dalam sikap politiknya, HPMB-Raya mengajukan 11 tuntutan kepada pemerintah.
Pertama, menolak RUU KUHAP. Kedua, mendesak penghapusan tunjangan mewah DPR. Ketiga, mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset, RUU PPRT, dan RUU Masyarakat Adat.
Keempat, meminta peningkatan kesejahteraan guru dan dosen serta pemerataan pendidikan di daerah 3D. Kelima, menolak wacana pemutihan dosa pemerintah. Keenam, menuntut pencabutan undang-undang yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
Ketujuh, menghentikan represifitas terhadap gerakan rakyat. Kedelapan, menciptakan kebijakan yang benar-benar pro rakyat. Kesembilan, menolak praktik oligarki politik dan demokrasi palsu.
Kesepuluh, menegakkan supremasi hukum. Kesebelas, menghentikan kejahatan ekologis dan praktik pertambangan yang merusak lingkungan.
Koordinator Lapangan HPMB-Raya, Abdul Rahman, menegaskan tuntutan ini bukan sekadar suara mahasiswa, melainkan juga aspirasi rakyat.
Sementara Koordinator Mimbar, Haikal, menyebut perjuangan mahasiswa akan terus dilanjutkan demi keadilan.
“Kami tidak ingin ketimpangan dan krisis legitimasi semakin merusak tatanan bangsa. Pemerintah harus segera menjawab tuntutan ini dengan tindakan nyata, bukan janji kosong,” tegasnya.
Mereka menegaskan bahwa isu nasional yang tengah marak dibicarakan harus disikapi serius, termasuk oleh wakil rakyat di daerah.
Dalam aksinya, mahasiswa meminta Ketua DPRD Bantaeng hadir menemui massa. Namun, ketika beberapa anggota dewan datang untuk berdialog, mahasiswa memilih walk out dengan alasan yang hadir bukan Ketua DPRD sebagaimana mereka minta.
Aksi tersebut menunjukkan kepedulian mahasiswa terhadap isu-isu nasional. Namun, sikap walk out itu juga menggarisbawahi masih adanya jurang komunikasi antara mahasiswa dengan wakil rakyat di DPRD Bantaeng.
