Berita  

Perlindungan Anak Jadi Perhatian, DPRD Pangkep Dorong Lahirnya Regulasi yang Komprehensif



PANGKEP, MELEKNEWS.ID – DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sistem Perlindungan Anak. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum untuk memperkuat perlindungan sekaligus menjamin pemenuhan hak anak di daerah itu.

Pembahasan Ranperda tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Pangkep yang berlangsung di Ruang Sidang A DPRD, Jalan Cendana, Kelurahan Padoang-Doangan, Kecamatan Pangkajene, Jumat (23/10/2026).

Rapat dihadiri Sekretaris Daerah Pangkep, Suriani A. Hamid, Wakil Ketua DPRD, staf ahli DPRD, jajaran perangkat daerah, para camat, perwakilan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangkep, sekretaris perangkat daerah, serta sejumlah undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Suriani menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Pangkep atas inisiatif penyusunan Ranperda Sistem Perlindungan Anak.

Menurutnya, pengajuan regulasi tersebut mencerminkan kepedulian legislatif terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak. Inisiatif itu juga menjadi wujud penguatan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam memberikan perlindungan kepada generasi muda.

“Rancangan peraturan daerah ini merupakan bukti komitmen bersama kita dalam menjamin kesetaraan, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali,” tegas Suriani.

Ia menjelaskan, penyusunan Ranperda tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak. Regulasi tingkat provinsi itu menjadi salah satu landasan dalam memperkuat pelaksanaan perlindungan anak di Kabupaten Pangkep.

Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Pangkep dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Umar Haya, menekankan pentingnya pembahasan Ranperda secara menyeluruh agar regulasi yang dihasilkan dapat diterapkan secara nyata.

Ia berharap proses pembahasan berlangsung lancar dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, aturan tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan perlindungan anak sekaligus memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak mereka di Pangkep.

“Kami berharap proses pembahasan berjalan lancar, melibatkan semua pihak terkait, dan menghasilkan aturan yang komprehensif agar hak-hak anak di Kabupaten Pangkep benar-benar terjamin dan terlindungi dengan baik,” ujar Umar Haya.

Pembahasan Ranperda ini menjadi langkah awal bagi DPRD dan pemerintah daerah dalam membangun sistem perlindungan anak yang lebih kuat. Substansi aturan nantinya diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi pedoman pelaksanaan perlindungan anak secara berkelanjutan.