Korupsi Dana KUBE, Mantan Kades Borongloe Ditahan Kejari Bantaeng

Rabu, 24 Maret 2021 | 22:21 WITA
Penulis :
Mantan Kades Borong Loe mengenakan rompi merah setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi
Mantan Kades Borong Loe mengenakan rompi merah setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi

BANTAENG, MELEKNEWS — Mantan Kepala Desa Borong Loe, Kecamatan Pa’jukukang, H Hasyim bin H Tiro, ditetapkan sebagai tersangka oleh Jaksa Tipikor Kejaksaan Negeri Bantaeng, Rabu (24/3/2021). Penetapan tersebut diekspos melalui siaran pers Kejari Bantaeng, Nomor : PR – 01/P.4.17/Kph.3/03/2021.

Menurut KASI Intelijen Kejari Bantaeng, AZHAR, S.H., Hasyim disangka melakukan tindak pidana korupsi penyimpangan atau penyalahgunaan dana Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang bersumber dari Kementerian Sosial RI tahun 2018.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka melalui ekspos di hadapan Kepala Kejari Bantaeng, Jaksa Penyidik langsung menahan Hasyim selama 20 hari di Rutan Kelas II B Bantaeng, terhitung 24 Maret 2021 sampai 12 April 2021. Penahanan ini dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print/16/P.4.17/Fd.2/03/2021.

Selain melakukan Penetapan Tersangka, Tim Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Bantaeng juga melakukan penahanan terhadap Tersangka selama 20 (dua puluh) hari di Rutan Klas II.B Bantaeng, sejak tanggal 24 Maret 2021 s/d 12 April 2021, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-16/P.4.17/Fd.2/03/2021.

Penetapan Tersangka dan tindakan penahanan dilakukan setelah Tim Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Bantaeng mengelar ekspose dihadapan Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng.

Dalam penyelidikan Kejaksaan, Hasyim yang saat itu menjabat Kepala Desa, diduga melakukan tindak pindana korupsi dengan cara melakukan pemotongan dana KUBE yang diterima oleh 200 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di desanya.

Total dana dari Kemensos RI untuk 200 KPM sebesar Rp 500.000.000. Dimana setiap KPM dijatah sebesar Rp 2.500.000. Tapi dana tersebut tidak diterima secara utuh KPM karena “disunat” oleh Hasyim. Pemotongan yang dilakukannya bervariasi antara Rp 600.000 sampai Rp 900.000.

Sebenarnya, dana KUBE ditransfer oleh Kemensos RI ke rekening masing-masing PKM. Pencairannya dilakukan ketua dan bendahara kelompok. Setelah dicairkan, Hasyim meminta semua dana tersebut. Nanti pada tanggal 27 Nobember 2018, barulah Hasyim mengembalikan dana KUBE tersebut kepada 180 dari 200 KPM. Selain jumlah KPM berkurang, dana yang diterima oleh 180 KPM juga sudah tidak sesuai dari jumlah yang seharusnya diterima.

Setelah melalui penyelidikan dan penyidikan, Jaksa Penyidik menemukan adanya kerugian negara. Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR006/PW21/5/2020, tanggal 13 Januari 2020, Hasyim diduga melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara sebesar sebesar Rp. 155.670.000 (seratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).