Diduga Korupsi, Mantan Kades Pattalassang Resmi Ditahan Polisi

Sabtu, 12 September 2020 | 12:43 WITA
Penulis :

Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia

BANTAENG, melek news – Mantan Kepala Desa Pattalassang, kecamatan Tompobulu, kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan akhirnya resmi ditahan oleh pihak kepolisian pada Jum’at (11/9/2020).

Penahanan ini dilakukan setelah berkas perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2016 lalu dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan Negeri (Kejari) Bantaeng..

Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Bantaeng, AKBP Wawan Sumantri, Dia juga menyampaikan kalau tersangka, MZ ditahan setelah menjalani proses pemeriksaan termasuk 59 orang saksi terkait kasus dugaan korupsi.

“Setelah menjalani pemeriksaan akhirnya tersangka MZ resmi ditahan pada 11 September 2020,” kata Kapolres Bantaeng

Dia mengatakan kalau penahanan terhadap tersangka berdasarkan surat perintah penahanan Polres Bantaeng No. Pol : SP. Han / 61 / IX / 2020 / Reskrim, Tanggal 11 September 2020.

Menurutnya berkas perkara tersangka, MZ dinyatakan lengkap oleh Kejari Bantaeng pada 24 Agustus 2020 lalu dan seharusnya sudah ditahan sejak berkas itu dinyatakan lengkap.

“Pemanggilan telah dilakukan sejak berkas perkara tersangka sudah dinyatakan lengkap oleh pihak Kejaksaan, namun sayangnya nanti dipanggilan ke dua tersangka baru datang menyerahkan diri” ucapnya.

Untuk sementara waktu tersangka akan ditahan di Mapolres Bantaeng selama 20 hari kedepan terhitung sejak tanggal 11 September hingga 30 september 2020 nanti.

MZ sendiri dinyatakan tersangka karena diduga telah melakukan tindak pidana Korupsi anggaran ADD tahun 2016 yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 123.009.252 Sesuai hasil audit dari BPKP Perwakilan Makassar.

“Oleh karena itu, terhadap tersangka MZ, iduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah memenuhi Unsur” tuturnya.

Unsur delik itu sendiri tercantum dalam rumusan Primair : Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU RI No. 20 Tahun 2001 atas perubahan UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

-Sedangkan untuk Subsidair yakni Pasal 3 UU R I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU RI No. 20 Tahun 2001 atas perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.