BANTAENG, MELEKNEWS — Perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) sampai saat ini masih terus menjadi polemik bagi sejumlah honorer di Kabupaten Bantaeng.
Hal tersebut dapat terlihat dengan banyaknya honorer terutama yang eks Honorer Kategori Dua (HK2) yang selalu mempertanyakan akan proses termasuk kuota penerimaan PPPK tersebut
Menyikapi hal tersebut Bagian Analis Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bantaeng, Yasri menuturkan kalau terkait penerimaan PPPK akan dibuka setelah dilakukan pendataan seluruh honorer yang masih aktif.
Dia juga menyebutkan kalau sampai saat ini pihaknya belum mengirim permohonan formasi terkait PPPK karena masih menunggu hasil dari pendataan tersebut.
“Kami belum melakukan permohonan kuota PPPK ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) karena menunggu hasil dari pendataan honorer yang masih aktif” tuturnya saat ditemui pada Selasa (2/8/2022).
Lebih lanjut dia mengatakan kalau terkait pendataan sisa menunggu tandatangan dari Sekretaris Daerah (Sekda).
“Setelah Sekda tandatangan kami akan memulai pendataan honorer ini” tuturnya.
Diketahui kalau selama beberapa tahun terakhir pemerintah telah melakukan perekrutan PPK di Seluruh Indonesia.
Namun sayangnya dalam perekrutan tersebut untuk guru Taman Kanak-kanak (TK) di Kabupaten Bantaeng tidak pernah ada dalam formasi PPPK tersebut.
kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng, Haji Kaimuddin menjelaskan kalau pihaknya sampai saat ini masih terus berupaya di Kementrian agar nantinya ada formasi yang disiapkan untuk guru TK
Padahal menurutnya pengadaan guru terutama formasi Guru TK masih sangat dibutuhkan di Kabupaten Bantaeng.
Menurutnya untuk formasi guru TK, Pemerintah pusat mengacu dari perbandingan guru TK yang sudah ASN dengan jumlah sekolah TK Negeri
“Di Kabupaten Bantaeng ada 9 Sekolah TK Negeri sedangkan untuk ASN guru TK itu sudah lebih dari 100 orang” jelasnya
Menurutnya pihaknya hanya mengusulkan namun terkait diterima atau tidak itu kewenangan pemerintah pusat
“Kita hanya mengusulkan kebutuhan bahwa Kabupaten Bantaeng masih membutuhkan guru TK terkait diterima itu kewenangan pemerintah pusat” ucapnya
Lebih lanjut Dia sampaikan kalau terkait kuota itu sisa menunggu kebijakan dari pemerintah pusat