BANTAENG, MELEKNEWS.ID – Aksi unjuk rasa buruh dan organisasi kepemudaan (OKP) di Bantaeng memanas. Massa mengecam Bupati dan DPRD Bantaeng yang dinilai abai terhadap nasib pekerja.
Mereka menegaskan akan terus melawan ketidakadilan. “Jika ada satu orang yang menentang ketidakadilan, maka katakan itu adalah saya,” teriak salah satu orator di tengah kerumunan.
Tuntutan mereka sederhana, Mereka ingin pemerintah dan DPRD segera menyelesaikan persoalan yang berlarut-larut. Jika tidak, massa mengancam menduduki kantor
DPRD.
Ancaman itu terbukti. Ratusan buruh bersama aliansi OKP akhirnya menerobos masuk ke ruang paripurna DPRD Bantaeng, Senin (8/9). Mereka memenuhi kursi sidang hingga ke lantai dua gedung.
“Kami ingin DPRD benar-benar hadir sebagai wakil rakyat, bukan sekadar formalitas,” kata salah satu buruh
Kekecewaan kian memuncak karena dewan dianggap tak serius menanggapi persoalan. Janji demi janji sudah diucapkan, tetapi belum ada progres nyata.
Mereka mendesak DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut dugaan pelanggaran ketenagakerjaan oleh perusahaan smelter di Bantaeng.
Serikat Buruh Pertambangan Industri dan Energi (SBIPE KIBA) menyebut, PT Huadi tak menjalankan kesepakatan tripartit yang ditandatangani 29 Juli 2025 bersama Bupati Bantaeng dan Kapolres.
“Kesepakatan itu mandek. Buruh terus jadi korban, sementara pemerintah dan DPRD belum bertindak tegas,” ujar salah satu orator.
Tuntutan buruh mencakup banyak hal, Diantaranya upah lembur yang tak sesuai SK Gubernur, hak pesangon yang tertahan, hingga gelombang PHK sejak Desember 2024. Mereka khawatir pelanggaran berulang jika DPRD tak turun tangan.
Ketua Komisi II DPRD Bantaeng, Muh. Asri mengaku Pansus sudah jadi prioritas. “Kita akan dorong penyelesaian ini, termasuk hak pesangon,” jelasnya.
Sikap politik fraksi-fraksi kian menegaskan keberpihakan pada buruh. Demokrat menolak toleransi, NasDem menyebut tanpa Pansus dewan dilecehkan, PKS siap mengawal, PPP mendukung penuh, dan PAN menegaskan komitmennya.
Pengawas Disnaker Sulsel, Andi Sukri, juga memastikan masih ada pelanggaran di lapangan. “Upah masih tak sesuai aturan, dan banyak persoalan PHK. Perusahaan harus dipanggil langsung oleh Ketua DPRD. Saya siap hadir kapan pun,” tegasnya.
Aksi kali ini juga diikuti kelompok pemuda seperti Ansor, PMII, GMNI, SEMMI, FMN, HMI, HPMB Raya, SBIPE, dan AGRA. “Ini baru awal. Kami akan terus mengawal sampai keputusan dijalankan,” ujar salah satu perwakilan buruh.
