Giat SDGs Desa Kayu Loe

Jumat, 9 April 2021 | 21:46 WITA

BANTAENG, MELEKNEWS — Kayu loe adalah satu dari 46 desa di Kabupaten Bantaeng. Desa ini berada di Kecamatan Bantaeng dan merupakan satu-satunya desa di kecamatan ini. Luas wilayahnya 8,74 kilometer persegi. Jarak dari ibukota kecamatan Bantaeng 15 kilometer dengan waktu tempuh antara 30 – 35 menit. Letak Desa Kayu Loe di ujung utara kecamatan Bantaeng.

Menurut Muhammad Syahran Azis, selaku Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) Kecamatan Bantaeng, Jumat (9/4/2021), Pemerintah Desa (Pemdes) Kayu Loe telah melakukan beberapa tahapan terkait program Sustainable Development Goals (SDGs) ini.

Syahran memaparkan bebeapa giat SDGs, bersama M Syakhrul selaku Pendamping Lokal Desa (PLD) Kayu Loe. Diantaranya, kata dia, sosialisasi, pembentukan Pokja Tim Relawan SDGs, Bimtek dalam bentuk simulasi pengisian kuisioner, penginputan berbasis aplikasi android sampai pada monitoring pelaksanaan pendataan di 4 (empat) dusun (Bonto Buakang, Kayu Loe, Kassi-Kassi dan Parang Labbua) yang dilakukan oleh tim relawan.

Salah satu kegiatan tim SDGs di Desa Kayu Loe
Salah satu kegiatan tim SDGs di Desa Kayu Loe

Menurutnya, giat ini dilaksanakan sesuai petunjuk teknis (juknis) selama tiga bulan, mulai Maret – April – Mei 2021. Dananya, kata dia lagi, bersumber dari anggaran Dana Desa (DD) tahun 2021.

Anggaran ini dibelanjakan sesuai peruntukannya. Mulai pembekalan (bimbingan teknis) Pokja, rapat, komsumsi dan transportasi sampai kepada tahap pengadaan HP Android dengan Spesifikasi Min RAM 3 GB dan Memori Internal 64 GB plus pulsa data.

Sebagai program membangun desa berbasis data, lanjut Syahran, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh tim. Tapi semuanya dapat diatasi melalui pendekatan persuasif berlandaskan kearifan lokal masyarakat setempat.

Hal yang paling krusial dihadapi tim, kata Syahran, adalah adalah kondisi Pandemi Covid-19. Dimana masyarakat Kayu Loe yang pada umumnya masih bersahaja, kurang peduli terhadap penggunaan alat pelindung diri (APK) dimasa pandemi Covid-19. Tapi setelah diberi pemahaman oleh tim, merekapun mentaati prokes Covid-19 yang berlaku secara nasional.

Ditambahkan Syahran, program ini merupakan kebijakan pemerintah pusat melalui Kemendesa PDTT dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), sebagai upaya Desa dalam menentukan arah kebijakan maupun pembangunan Desa secara berkelanjutan berbasis kebutuhan bukan atas dasar keinginan orang perorang atau kelompok tertentu.

Beberapa regulasi yang melegitimasi kebijakan SDGs Desa diantaranya Perpres No 59 tentang Pembangunan Berkelanjutan, Permendesa N0 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembangunan Masyarakat Desa, Permendesa No 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, SE Menteri Desa PDTT No 12/2020 Tentang Percepatan Penggunaan DD Tahun 2021 serta Surat Edaran PLt Ditjen PDP, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tentang Pemutakhiran IDM Berbasis SDGs tanggal 1 Maret 2021 Tentang Pendataan IDM berbasis SDGs.